apa tugasnya pemerintah daerah. Kedua jenis instansi, yaitu instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah ini memiliki tugasnya masing-masing. apa tugasnya pemerintah daerah

Menurut Pasal 25 undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah memilki tugas dan wewenang antara lain: a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah. Struktur pemerintah desa terbaru beserta tugasnya diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. SerambiNews. (Foto: Standing Cloud) Setelah fungsi BPN sudah dijelaskan, maka tugas BPN mencakup beberapa hal seperti berikut: 1. 1. KOMPAS. com - Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Melalui Inpres no. Mereka bertugas mengawasi pelayanan publik dalam negara dan. Permendagri yang diundangkan pada 27 September 2019Fungsi BAPPEDA Jawa Barat. Sumber daya manusia di sekretariat daerah diupayakan memiliki SDM dengan tingkat efektivitas bekerja yang antusiasme, dinamis, kreatif, dan mempunyai komitmen yang tinggi pada tugasnya dan organisasi yang dapat meninggalkan kepentingan pribadi serta berani melakukan tindakan yang tepat, bukan SDM yang bertipe “asal bapak senang” yang secara. Jumlah, mitra kerja, dan ruang lingkup tugas komisi diusulkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna. Dalam menetapkan PSBB di suatu wilayah, misalnya, gubernur, bupati, atau walikota setempat harus membuat. Penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) 20. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; 3. 1. Sedangkan menurut Undang-Undang No. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan menteri negara sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 17 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. A. Tidak sejalan. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu: Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tiap golongan mendapatkan gaji dan tunjangan yang berbeda. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas. Sebuah negara sudah pasti memiliki sistem pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban yaitu:[4] 1. Sebagai kepala negara, presiden merupakan simbol resmi negara Republik Indonesia di dunia. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Fungsi pemerintahan tersebut akan diuraikan dalam penjelasan berikut ini. com - Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi: bimbingan teknis pemeriksaan. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya Untuk menampung pengeluaran atas pemberian hibah dalam. 6 Ciri-Ciri Ideologi Demokrasi dalam Kehidupan Bangsa dan Negara. Permendagri No. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapatDalam kementrian negara, susunan organisasi tetap diatur dalam UU No. Terdapat beberapa faktor penggerak terhadap hal tersebut. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan upaya untuk meraih tujuan nasional. ASAS PEMERINTAHAN DAERAH BAGAN TIGA JENIS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH Pusat Propinsi Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan Fungsi : Inspektorat Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan hukum implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Lembaga perwakilan daerah, atau biasa disebut majelis tinggi () secara internasional, telah ada sejak lama di Indonesia. Bappeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu lembaga teknis daerah di bidang penelitian sekaligus perencanaan pembangunan daerah. 3. Jul 9, 2019 · Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kamis, 02 Des 2021 14:15 WIB. 2. UU tersebut menerangkan tentang desa dan berbagai berbagai hal tentang pemerintahan desa, termasuk lembaga yang. UU ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan. Tugasnya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang ada di daerah. a. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Anggota DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang telah dipilih melalui proses pemilu. PAN/11/2008 untukPertanyaannya, apa yang perlu diperkuat dari APIP sebagai “sistem imunitas”-nya pemerintah? APIP memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Lihat selengkapnyaTugas dan Fungsi Pemerintah Daerah di Indonesia Penyelenggara pemerintahan daerah di Indonesia ialah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut artikel jurnal Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23. 3. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Daerah. Fungsi lembaga negara. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah PeriodeTugas dan Wewenang DPR. Oleh karena itu, risiko. OPD (kotakpintar. Kristina - detikEdu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Kewajiban Pemerintah Daerah. Termasuk agenda dari pak bos besar. Tangkilisan (2005: 20). Jul 15, 2023 · 4. De La Bascecoir Anan mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalahPeraturan pelaksanaan lembaga negara. 6 Tugas Pemerintah Pusat. Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ini adalah lembaga formal. Sejak tahun 1808 hingga 1811 Nusantara dipimpin oleh seorang gubernur jenderal bernama Herman Willem Daendels. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menggelontorkan 6 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) kepada masyarakat. Peran dan tugasnya dalam melayani masyarakat tidak kalah penting dari seorang dokter. tirto. 32 Tahun 2004 2. Mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut: a. 23 Tahun 2014 adalah: a. Namun, secara umum program ini dapat dijabarkan menjadi tiga program penting, yaitu: Pengadaan transportasi umum. Menurut Undang-Undang No. Nah itulah referensi lengkap mengenai daftar bank yang ada di Indonesia beserta jenis bank dan kantor pusatnya di Indonesia update terbaru. Sementara itu Ombudsman Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan Ombudsman RI. 1. MaxPixel's contributors Ketahui susunan pemerintahan mulai dari kabupaten, kota, dan provinsi. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan. Mereka bertanggung jawab mengatur jadwal pertemuan dari pihak eksternal supaya tidak saling bertabrakan. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan urusan-urusan yang menjadi kewenangan wajib dan pilihan bagi pemerintah daerah. Ikbal - Pemprov Sulsel, Sulsel. Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. . Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Masa jabatan DPD adalah. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas. Dalam konteks ini, UU No 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pemerintah daerah" itu adalah kepala daerah dan DPRD. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan. Bendahara harus menyimpan catatan pengeluaran dan penerimaan keuangan, termasuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi. Dalam bentuk diagram siklus anggaran pemerintah daerah adalah sebagai berikut C. s. com) Organisasi Pemerintahan Daerah adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah untuk melangsungkan tahtanya di daerah-daerah. Mekanisme pengelolaan keuangan negara. . 2. Fungsi Kementerian Investasi/BKPM : - Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional; - Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilihian umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Sekretariat daerah (disingkat setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (disingkat sekda). Melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen. Ikbal - Pemprov Sulsel, Sulsel. Posted on Januari 9, 2021 by Hanan Kuncoro in Pengetahuan. Dalam Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa: “ Gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli ”. Desentralisasi dapat menciptakan perubahan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah jika pemerintah mengurangi atau menghapuskan pengawasan umum dan pengawasan preventif dan lebih. 14 Tahun 1985). Latar Belakang Pemberontakan PRRI. dkk, 2014). Secara umum terdapat 4 fungsi pemerintah yakni fungsi pelayanan (service), fungsi pengaturan (regulating), fungsi pembangunan (development), dan fungsi pemberdayaan (empowerment). 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. ID, MAKASSAR — Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk. Apr 29, 2022 · Fungsi DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksana pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi anggaran. Badan usaha ini adalah status. Komisi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 I-1 BAB I PENDAHULUAN 1. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi substansi dasar yang perlu diketahui para pembuat kebijakan daerah. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden atau menteri [1]Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP didukung oleh peraturan sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No. 1. Survei, pengukuran dan pemetaan merupakan tugas BPN dalam mengurus pertanahan. Logemann mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Apa tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan?Baca di bawah ini ya: Tugas Pokok BPKP. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Tugas pokok TNI diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7. Website Kementerian Komunikasi dan Informatika. May 28, 2020 · Hukum Positif Indonesia- Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diatur dalam ketentuan Pasal 16 – Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hitungan tersebut bahkan diklaim sudah mengalkulasi soal waktu sengketa. Wilayah yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah luas. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut: ADVERTISEMENT. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Hal tersebut mengacu laporan mereka agar pemilu yang efisien, anggaran efisien hingga mempersempit masa kampanye. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi dapat mengadakan rapat kerja dengan pemerintah, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum, serta mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang memiliki petensi, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah”. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. Presiden juga melakukan perjanjian Internasional, melakukan pengangkatan duta. Dana yang terbatas tidak memungkinkan mereka untuk. memayungi segala tindak tanduk Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat di daerahnya pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Mendorong berkembangnya partisipasi rakyat dalam berbagai aspek pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat 3. Pemerintah daerah mempunyai badan. Sebagai Fungsi. Tahap Persiapan Sebelum melakukan kegiatan penilaian, tim assessor perlu melakukan beberapa langkah persiapan yang mencakup: 1. Kedua istilah ini secara akademik bisa kita bedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan. Baik itu berupa lembaga negara, partai politik, kelompok advokasi, dan semua yang melakukan pelaksanaan kebijakan, pembuat. com - Tugas pokok humas berkaitan dengan perannya secara internal dan eksternal dalam organisasi. Pd Diposting pada 6 Februari 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai. Kongsi dagang Hindia Timur atau yang sering disebut VOC menjadi sebuah perusahaan terbesar yang terkenal dengan praktik monopoli perdagangan. Bidan merupakan tenaga kesehatan yang membantu menangani dan menjaga kesehatan wanita, termasuk ibu hamil, menyusui, dan bayi. Puslapbinkuhan dipimpin oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan disebut Kapuslapbinkuhan. Dilansir dari situs Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, partisipasi masyarakat. Pimpinan DPR sendiri tak masuk ke dalam keanggotaan komisi. Dengan adanya Undang-Undang ini, instistusi Komisi Ombudsman Nasional berubah nama menjadi Ombudsman RI. Pramuka No. Rapat membahas pendahuluan RAPBN TA 2021, rencana kerja pemerintah, serta upaya dan kinerja pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Sedangkan iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. 4. salah satu tugas DPRD dalam pemerintahan adalah dengan melakukan pengawasan, baik kepada Pemerintah Daerah, anggaran pendapatan dan belanja. 3. 2. Anda dapat mengunduh dokumen ini. 3. Retribusi Jasa Umum Jenis-Jenis retribusi jasa umum terdiri dari: a. Kecamatan adalah sebuah pembagian area administratif negara setelah kabupaten dan kota. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bendahara PenerimaanTugas dan Wewenang Bendahara. 12 Tahun 2019 jo. tirto. d. Selain tugas, fungsi Humas Pemerintah juga diatur dalam Permen PAN RB No 30/2011 Tentang Pedoman Umum Tata kelola Kehumasan, yaitu membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan. Asas kewajaran dan kesetaraan ang ada di Pemerintah Daerah Kabupatena Blitar telah diimplementasikan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006, BAB III. Ada enam ruang lingkup pekerjaan humas, yaitu publisitas, pemasaran, public affairs, manajemen isu, lobi, dan hubungan investor. e. Kedudukan Ombudsman RI semakin diperkuat dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Risiko Pemerintah Daerah Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), risiko didefinisikan spesifik pada hal-hal yang hanya mengancam pencapaian tujuan yaitu sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pemerintahan Elektronik (e-Government) Mulai tahun 2003, Pemerintah Indonesia mulai melakukan pembenahan birokrasi, diantaranya yaitu dengan menerapkan e-Government. b. Untuk mengetahui seperti apa pengertian, tugas, dan pangkat Dishub, simak penjelasannya. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukanSISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN) C. Kewenangan pemerintah daerah pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 1 12 dan 13. Pembahasan tentang Desa tidak dapat dilepaskan dari proses reformasi yang bergulir sejak 1998. Jakarta - . Namun dalam sejarahnya, BUMD belum dikelola dengan baik dan hingga saat ini. Pelaku Ekonomi – Pelaku Ekonomi merupakan semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi (produksi,. 20. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai. 2. Berita Info Publik, Pendidikan di Berita apa itu pemerintah, Berita pemerintah adalah, Berita pemerintahan adalah, Berita pengertian pemerintah, Berita pengertian pemerintahan Info Publik, Pendidikan,Komisi adalah alat kelengkapan dewan yang menjalankan tiga fungsi sekaligus, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Memperhatikan apa yang diamanatkan oleh RPJP nasional di atas dan terkait kondisi saat ini, masih banyak pembangunan di bidang aparatur negara yang harus dilaksanakan.